Fadli Zon Tak Minta Maaf, Remaja Akan Tempuh Jalur Hukum

JAKARTA – Mendalami kasus hoaks dan ujaran kebencian yang seringkali dilakukan dalam black campaign, Relawan Millenial Jokowi Ma’ruf (Remaja) mengkaji lebih jauh persoalan tersebut dari aspek hukum. Pada Jumat (8/02/2019), Remaja mengadakan Diskusi dan Q&A di studio youtube Remaja, dengan Direktur Hukum & Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN), Ade Irfan Pulungan.

Dalam penjelasannya terkait hoaks, Ade Irfan memandang hoaks sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa.

“Hoaks menurut saya extraoradinary crime. Kejahatan sangat sangat luar biasa. Akibatnya malah lebih dahsyat dari korupsi maupun teroris,” katanya.

Hal ini menurutnya karena dampaknya bukan hanya pada korban, tapi generasi-generasi selanjutnya. Karena yang dipengaruhi adalah mind set generasi tersebut.

Sejalan dengan Ade Irfan, Ketua Umum Remaja, Misbahul Ulum, memandang persoalan hoaks dan ujaran kebencian seharusnya bisa lebih dibatasi jika para publik figur bisa memberikan keteladanan dengan tidak melakukan pembiaran, apalagi sampai ikut melakukan hal tersebut.

“Tokoh politik sebagai publik figur seharusnya menjadi teladan. Mereka hendaknya menunjukkan perilaku bermoral khususnya di ruang publik. Bukan justru sebaliknya, menunjukkan kebencian,” katanya.

Misbahul yang juga adalah Wakil Direktur Penggalangan dan Jaringan TKN, mencontohkan kasus puisi Fadli Zon yang menurutnya jauh dari contoh moral publik.

“Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon harusnya sadar bahwa ia mewakili wajah rakyat Indonesia. Tidak layak bagi seorang pejabat publik menghina. Apalagi jika ditujukan kepada ulama sepuh yang dihormati semua kalangan seperti Mbah Moen”.

Menegaskan sikap Remaja, Wakil Sekjend Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menuntut Fadli Zon meminta maaf atas pelecehan yang dilakukan pada puisinya ‘Doa yang Tertukar’ kepada KH Maimun Zubair (Mbah Moen).

“Sebagai santri, kami akan menerima permintaan maaf Fadli Zon jika dilakukan secara ikhlas, tertulis, dan terbuka. Jika tidak kami akan menempuh jalur hukum,” katanya.

sumber berita